Tak Koordinasi, Akar Masalah Lemahnya Diplomasi RI

Jakarta - Tidak tegasnya diplomasi Indonesia-Malaysia dalam kasus penangkapan 3 anggota Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) karena Indonesia tidak memiliki data akurat tentang posisi kapal. Hal tersebut dipicu
karena nihilnya koordinasi antar lembaga pemerintahan.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Roy Suryo memberikan
contoh, saat ketika tiga petugas DKP ditangkap Polisi Diraja Malaysia. Tidak ada yang tahu keberadaan mereka.

Kemudian, terungkap pula bahwa yang membebaskan tujuh nelayan Malaysia adalah salah satu Dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Hanya mengandalkan peta," ujar Roy dalam diskusi Radio Trijaya di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu, (28/8/2010).

Sementara pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, menyayangkan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang lamban menganani kasus itu.

"Seharusnya pihak Kemlu yang melakukan tindakan setelah mendapatkan masukan dari instansi terkait yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan," bebernya.

Hikmahanto juga menanyakan mengapa tujuh nelayan Malaysia tidak diproses secara hukum. "Kalau memang mereka sudah masuk ke wilayah Indonesia, maka seharusnya mereka diproses secara hukum Indonesia," tegasnya.

Hikmahanto juga menyayangkan bila memang tiga petugas DKP itu disuruh mengenakan baju tahanan. "Maka kalau begitu memang diplomasi kita setengah hati," tutupnya.